Kunjungan Kerja/Studi Komparasi Bagian Hukum

Kunjungan Kerja/Studi Komparasi Bagian Hukum Setda Kota Magelang ke Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta (Jumat, 29 Juli 2022)

Bahwa untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu melakukan studi komparasi ke Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Dengan jumlah personil sebanyak 9 (sembilan) orang dengan rincian :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang;

2. 3 (tiga) orang Sub Koordinator pada Bagian Hukum Setda Kota Magelang; dan

3. 5 (lima) orang pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kota Magelang.

Adapun materi studi komparasi yakni sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kegiatan Dokumentasi dan Informasi :

     a. Pengelolaan digitalisasi dokumen produk hukum daerah dan Perpustakaan JDIH;

     b. Pengelolaan website JDIH;

     c. Mekanisme pembentukan Kelurahan/Desa Sadar Hukum.

2. Penyelenggaraan Fasilitasi Bantuan Hukum :

     a. Penyelenggaraan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;

     b. Teknis penanganan perkara perdata maupun tata usaha negara (khususnya untuk non

         litigasi).

3. Penyelenggaraan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah :

     a. Penyusunan produk hukum daerah berkaitan dengan tindak lanjut Undang-undang Cipta

         Kerja;

     b. Mekanisme perencanaan Rancangan Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan

         Keputusan Sekretaris Daerah;

     c. Dalam penyusunan Raperda sejauh mana keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-

         undangan dan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Kedatangan disambut oleh bapak Zico Ostaki, SH, MH selaku Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta. 

Kota Yogyakarta memiliki Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun ragam layanan dari Pemkot Yogyakarta. Melalui aplikasi Jogja Smart Service, masyarakat bisa memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan karena sudah diintegrasikan dengan layanan-layanan perangkat daerah lainnya. Serta Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta memiliki pengembangan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berupa JDIH Corner.